LUWU UTARA — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola anggaran dan pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Andi Abdullah Rahim, daerah berjuluk Bumi La Maranginang ini berhasil menarik simpati pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dengan mengamankan alokasi anggaran sebesar 61,46% untuk sektor pembangunan infrastruktur.
Capaian ini dinilai sebagai hasil dari kegigihan Bupati yang terus bergerilya mencari anggaran dari pemerintah pusat. Sekaligus cerminan sukses Bupati dalam melakukan lobi-lobi nan strategis dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Hal ini diungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Utara, Drs. H. Aspar, belum lama ini di Masamba. Diketahui, dalam sejumlah lobi yang dilakukan, Kepala Bapperida turut mendampingi Bupati.
Aspar mengungkapkan bahwa salah satu prioritas Bupati adalah membangun infrastruktur jalan yang bisa menjangkau daerah remote control kemiskinan di wilayah 3T, yaitu Rongkong, Seko, dan Rampi. Ketiga wilayah ini, kata dia, adalah penyumbang angka kemiskinan terbesar, yakni 61,36 persen.
Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di tiga wilayah pegunungan tersebut adalah karena kondisi akses jalan yang belum kondusif dalam membuka aksesibilitas perekonomian. Padahal, kata dia, konektivitas antarwilayah merupakan kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di tengah kegalauan pemda membangun infrastruktur yang dapat menjangkau daerah remote control kemiskinan di wilayah 3T, dan untuk mengurangi biaya produksi karena persoalan akses jalan ke daerah sentra ekonomi, maka Bapak Bupati bergerak cepat mendatangkan anggaran pusat untuk pembangunan jalan yang nantinya bisa menghubungkan antardesa, antarkecamatan dan antardaerah cepat tumbuh, khusus di wilayah 3T,” beber Aspar.
Tahun ini saja, kata dia, Bupati berhasil mengamankan anggaran pusat senilai Rp176.893.801.105 atau sekitar 61,46% dari Rp287.826.454.292 total anggaran untuk pembangunan infrastruktur. “Sisanya itu terbagi dari APBD Luwu Utara sebanyak 33,46% dan APBD Sulsel 5,08%,” ungkapnya.
Dibanding tahun 2025, di mana Bupati Andi Abdullah Rahim baru mengawali kepemimpinannya di Kabupaten Luwu Utara, hasil gerilya Bupati ke sejumlah Kementerian Republik Indonesia tahun ini melonjak signifikan, alias tumbuh sebesar 48,76 persen.
“Di awal kepemimpinannya, Bapak Bupati berhasil membangun infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara dengan total anggaran sebesar Rp193.489.352.500. Di mana 80,96% anggarannya berasal dari pemerintah pusat atau Rp156.656.443.500. Sisanya, 18,61 persen dari APBD Luwu Utara, dan 0,42 persen dari APBD Sulawesi Selatan,” terangnya.
“Suksesnya lobi-lobi strategis yang dilakukan Bapak Bupati ini patut kita apresiasi. Bahkan beliau mampu menepis prasangka ‘SPPD Wisata’ dengan kerja keras dan kerja cerdas tanpa kenal lelah. Semuanya tentu atas misi dan harapan, bagaimana menyejahterakan masyarakat,” imbuhnya.
Yang menarik, ada beberapa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, di wilayah pegunungan yang dibangun tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui dana CSR PT. Tirta, yaitu ruas jalan Pengkendekan – Mabusa sepanjang 16 km, dan ruas jalan Mabusa – Sepon (26 km), dengan lebar jalan 6 meter sampai 8 meter.
“Keputusan tidak menggunakan APBD tentu didasari oleh semangat percepatan. Nah, dengan melalui skema CSR, maka proses pengerjaannya juga bisa lebih cepat, karena tak perlu menunggu siklus penganggaran tahunan pemerintah yang tentunya sangat birokratis,” jelasnya.
Lanjut Aspar mengatakan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka, tetapi bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas dan keseriusan Bupati Luwu Utara dalam membangun daerah melaui infrastruktur, karena infrastruktur merupakan urat nadi ekonomi daerah.
“Dengan berhasilnya pemda mendatangkan anggaran pembangunan infrastruktur, maka harapan Bapak Bupati, semoga pertumbuhan ekonomi Luwu Utara sesuai target, yaitu sekitar 6% – 7% dan kemiskinan juga akan turun sesuai target di kisaran 8 % – 9%,” tandasnya.
Sekadar diketahui, dengan dominannya anggaran pusat ini, maka beban APBD dapat dialihkan untuk penguatan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga masyarakat juga akan merasakan dampak langsung, terutama dengan membaiknya akses jalan antarkecamatan yang sebelumnya sangat sulit dilalui.
Langkah briliant Bupati Luwu Utara ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci utama dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meskipun di tengah tantangan ekonomi global, yang pastinya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (LHr)
