JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan skenario alternatif untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz akibat konflik Israel–Amerika Serikat dan Iran. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional dan mencegah dampak berkepanjangan terhadap ketahanan energi dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas secara mendalam dinamika global terkini serta implikasinya terhadap ketahanan energi Indonesia.
“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” ujar Bahlil kepada awak media.
Selat Hormuz dikenal sebagai jalur vital energi dunia dengan lalu lintas mencapai sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur strategis ini juga dilalui sebagian impor minyak mentah (crude) Indonesia yang berasal dari Timur Tengah.
Berdasarkan evaluasi pemerintah, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak mentah yang melewati Selat Hormuz mencapai 20–25 persen dari total impor yang bersumber dari kawasan tersebut. Sisanya dipasok dari berbagai negara seperti Angola (Afrika), Amerika Serikat, dan Brasil.
Alihkan 25 Persen Impor dari Timur Tengah ke AS
Dalam skenario alternatif yang disiapkan, pemerintah akan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna menjamin kepastian pasokan.
“25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan. Ya, 25 persen,” tegas Bahlil.
Sementara itu, untuk produk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak melakukan impor dari kawasan konflik. Impor bensin dengan kadar RON 90, 93, 95, dan 98 selama ini berasal dari negara di luar Timur Tengah, termasuk kawasan Asia Tenggara, dengan skema kontrak jangka panjang.
Antisipasi Gangguan Pasokan LPG
Pada komoditas LPG, kebutuhan impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini. Sekitar 70 persen kebutuhan LPG impor dipasok dari Amerika Serikat, sementara 30 persen sisanya berasal dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik.
Dua Kapal Indonesia Terdampak, Diplomasi Ditempuh
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan terkini. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomasi.
“Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain, dan sudah dapat,” tuturnya.
Fluktuasi Harga Minyak Jadi Perhatian
Pemerintah juga mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia sebagai dampak lanjutan dari ketegangan geopolitik. Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, sementara harga terkini berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel.
Pemerintah tengah menghitung dampak kenaikan ini terhadap subsidi energi, sekaligus mempertimbangkan potensi tambahan penerimaan negara mengingat produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Dengan berbagai skenario yang disiapkan, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional tetap terjaga meskipun ketegangan global di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diprediksi.
