PALOPO – Pemerintah Kota Palopo semakin mantap melangkah menuju transformasi digital. Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Akhmad Syarifuddin, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus meluncurkan layanan pembayaran retribusi daerah melalui QRIS. Acara yang mengusung tema “Retribusi Digital, Palopo Maju” ini berlangsung di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Kamis (05/03/2026).
Kegiatan diawali dengan laporan dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo selaku Ketua Harian TP2DD. Dalam laporannya, disampaikan bahwa forum ini memiliki beberapa agenda strategis.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian implementasi TP2DD sepanjang tahun 2025 hingga Januari 2026.
Kedua, menyusun dan menyepakati rencana kerja TP2DD untuk periode 2026-2029. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk melakukan pembaruan Surat Keputusan (SK) TP2DD agar selaras dengan perkembangan regulasi terkini, serta yang terpenting adalah mendorong percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah melalui implementasi sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palombo, Dr. Akhmad Syarifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik, khususnya di bidang keuangan daerah, merupakan keniscayaan yang harus direspons cepat oleh pemerintah.
“Momentum hari ini sangatlah baik. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, dan kita dituntut untuk selalu update. Digitalisasi ini berpengaruh besar terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD). Ini sejalan dengan program prioritas kami bersama Bapak Wali Kota ke depan. Kita optimis target peningkatan PAD bisa kita raih,” ujar Dr. Akhmad Syarifuddin penuh semangat.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kehadiran layanan digital harus dimanfaatkan secara maksimal. “Tentu dukungan dan partisipasi kita semua sangat diharapkan. Ke depan, seluruh lapisan masyarakat, minimal wajib pajak di Kota Palopo, dapat mempersiapkan diri untuk menggunakan QRIS ataupun layanan digital lainnya. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan transaksi yang lebih cepat, mudah, dan yang terpenting, transparan. Kita ingin tata kelola keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan bebas dari kebocoran,” tegasnya.
Peluncuran layanan pembayaran retribusi via QRIS ini ditandai dengan simulasi transaksi yang dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota didampingi para tamu undangan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang modern dan efisien.
Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Cabang Bank Sulselbar, pimpinan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palopo, serta para undangan lainnya. Kehadiran BI dan perbankan menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam mempercepat digitalisasi di “Bumi Batara Guru”.
