Board of Peace atau sering disingkat BoP ini diinisiasi oleh Donald trump (presiden Amerika serikat) untuk menyelesaikan konflik yang ada di gaza (Palestina) demi mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang bergabung kedalam BoP,karna presiden kita yaitu Prabowo subianto merasa bahwa hal ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 tentang perwujudan dari perdamaian dunia dengan menghapus segala bentuk penjajahan dan kolonialisme satu bangsa dengan bangsa lainnya. Tapi apakah keikutsertaan Indonesia dalam BoP ini merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan perdamaian atau malah akan memperkeruh keadaan? Mari kita sama-sama menyelami persoalan ini.
Pertama saya akan membahas tentang kontroversi Donald trump sang Inisiator BoP dan Amerika Serikat sebagai negara sentral dalam BoP. Ketika kita lihat dan membaca sejarah tentang bagaimana Donald trump memperlakukan negara-negara lain yang bertentangan dengannya yang menjadi landasan kritik atas ketidakmungkinan perdamaian itu diwujudkan. Baru-baru ini terhadap venesuela,Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 3 Januari 2026 memicu kontroversi,penangkapan tersebut dikaitkan dengan tuduhan narkoterorisme dan menyalahkan Nicolas Maduro atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke Amerika Serikat dan bahkan venesuela diancam akan di invasi. selain itu,mari kita membaca motif lain dibalik itu,bahwa hubungan strategis Venezuela dengan Rusia,Iran dan Cina yang merupakan rival AS adalah ancaman terhadap Amerika Serikat dalam persaingan geopolitik dan kerjasama ekonomi global yang menghasilkan persaingan (kekuatan-kepenguasaan baru). kasus inipun memiliki pola yang serupa dengan apa yang dialami irak dan libya sebelumnya,yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan politik berkepanjangan pada negara-negara tersebut. Setelah sebuah negara diinvasi oleh Amerika Serikat,negara-negara itu tidak menjadi stabil dan justru mengalami perang saudara,sementara sumber daya alamnya dieksploitasi oleh pihak asing. Intervensi AS tersebut dalam banyak negara dan penangkapan presiden Venezuela melanggar kedaulatan negara tersebut jika merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi prinsip nonintervensi,dan masih banyak lagi kontroversi dan pelanggaran yang dilakukan AS dari dulu sampai pada kepemimpinan Donald trump saat ini, baik itu permasalahannya dengan Denmark tentang Greenland,dan negara-negara lainnya yang kaya akan sumberdaya alam,termasuk tindakan yang dilakukannya baru-baru ini terhadap iran yang berujung pada kegagalan perdamaian dan akhirnya terjadi penyerangan dan peperangan,dari hal ini saja kita bisa melihat bahwa inisitor BoP sendiri yang malah menciptakan konflik dan memperkeruh situasi global yang akhirnya jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secepatnya maka akan menimbulkan krisis ekonomi di berbagai negara.
Dari langkah dan keputusan kontroversial diatas hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan dominasi kekuatan (power projection) yang dimana banyak ancaman yang sering diberikan kepada negara-negara yang tidak tunduk terhadap kepentingannya,mulai dari sanksi ekonomi,ancaman tarif tinggi sampai serangan militer. Melihat hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan misi perdamaian dan penciptaan keseimbangan global. Maka dari itu,kepemimpinan Donald Trump dalam lembaga perdamaian Board of Peace adalah problematis,Pendekatan politik luar negeri yang cenderung konfrontatif dan berorientasi pada dominasi kekuatan tidak selaras dengan prinsip dasar diplomasi damai,dialog multilateral dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu,rekam jejak kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara retorika perdamaian yang diusung oleh Board of Peace dan praktik kebijakan luar negeri yang justru sering memperdalam konflik geopolitik serta memperbesar ketegangan dalam sistem internasional.
Selain itu,sentralisasi Amerika Serikat dalam Board of Peace (BoP) merupakan sebuah kontroversi,berangkat dari kekhawatiran bahwa lembaga perdamaian internasional akan kehilangan sifat netralnya jika terlalu didominasi oleh satu kekuatan besar. Ketika United States menjadi pusat pengaruh dalam Board of Peace yang dipimpin oleh Donald Trump,lembaga tersebut berpotensi berubah dari forum perdamaian global menjadi alat kepentingan geopolitik negara tertentu. Dalam hubungan internasional,lembaga perdamaian seharusnya berdiri di atas prinsip multilateralisme yakni keputusan yang melibatkan banyak negara secara setara,bukan bergantung pada dominasi satu negara besar. Jika pengaruh Amerika terlalu kuat,maka negara-negara lain dapat memandang kebijakan BoP sebagai representasi kepentingan semata,bukan sebagai konsensus global.
Selanjutnya yang menjadi kekhawatiran saya sebagai rakyat Indonesia dan masyarakat dunia yaitu Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan tentang apakah hal tersebut merupakan langkah strategis mewujudkan perdamaian dunia? Dalam hal ini,Sulit untuk mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis untuk perdamaian dunia yang dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan realisasi politik bebas aktif,dengan mengesampingkan analisis tentang posisi tawar sebagai prasyarat yang memungkinkan keterlibatan Indonesia takkan mengemuka angka statistik belaka.Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP malah memperbesar dilema prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selain beban iuran yang sangat besar,Indonesia masuk ke dalam forum yang dipimpin oleh tokoh yang secara terbuka mendukung kebijakan genosida Israel terhadap Palestina di Gaza apalagi Palestina tidak dilibatkan didalam forum perdamian untuk bangsanya.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian oleh rezim Prabowo-Gibran sebenarnya tidak membuat perbedaan berarti dengan kebijakan dari pemerintahan terdahulu yang secara konsisten mendukung solusi dua negara (two state solution) atas persoalan pendudukan Israel di Palestina. Bahkan banyak pengamat menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang dibentukan Trump sebagai blunder diplomasi yang berisiko tinggi,BoP sejak awal tidak dirancang sebagai instrumen perdamaian yang kredibel. Jika kebijakan tersebut di interpretasikan lebih dalam terhadap risiko dan kesalahan kebijakan,yang bahkan bila itu dianggap paling realistis,sejarah selalu konsisten membuktikannya sebagai strategi diplomasi yang sepenuhnya pragmatis. Hal tersebut malah akan menguntungkan bagi Israel apalagi dalam hal konsekuensi eksistensi kependudukannya kedepan dalam waktu yang panjang,hal ini hanya akan menjadi sebuah penundaan. Dan jika dilihat dari sejarah,hal ini saya anggap sebagai penghianatan moral terhadap prinsip solidaritas Indonesia dan Palestina,apalagi hubungan indonesia dan israel itu ambigu,Hubungan ini semakin mengimplikasikan dimensi kompleksitas dalam strategi diplomasi Indonesia atas pendudukan Israel di Palestina selama ini. bahkan bisa dikatakan bahwa hal ini bukan amanah konstitusi dan prinsip bebas aktif yang menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk konsisten mendukung solusi dua negara yang sudah terbukti gagal. kebijakan tersebut malah bisa menjadi relasi yang sarat akan kepentingan pragmatis. Kebijakan ini menjadi pilihan yang sangat kontroversial dan beresiko bagi Indonesia melihat BoP ini tidak sejalan dengan misi perdamaian dalam prakteknya,apalagi ketika hal tersebut dikaitkan dengan kepentingan Indonesia dalam geopolitik dan kerjasama ekonomi antar negara,kita sama-sama paham bahwa kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika baru-baru ini yang malah dinilai merugikan. Dari hal ini saja kita melihat bahwa Amerika Serikat mengambil kesempatan untuk menguasai sumberdaya negara-negara yang mudah diperdaya dan ditekan dengan banyak cara,baik itu dengan ancaman seperti yang saya jelaskan diawal dan strategi lainnya termasuk membuat Board of Peace ini.
Penulis : Andi Gilang ( Ketua BEM Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tinas Nasional )
