MASAMBA— Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini terlihat dalam rapat evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention (MCSP) yang digelar di ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, didampingi Inspektur Inspektorat Muhammad Hadi, serta diikuti sejumlah pimpinan OPD yang terlibat dalam delapan area penilaian MCSP dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari hasil penilaian tahun 2025, Kabupaten Luwu Utara memperoleh nilai 43,2 dan berada di peringkat 22 dari 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dari delapan area penilaian, tujuh masih mendapat rapor merah, sementara area Manajemen APIP meraih skor 73,83 yang sudah mendekati kategori hijau.
Meski demikian, Bupati Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa hasil ini menjadi pemicu untuk berbenah. Ia menargetkan agar pada evaluasi berikutnya Luwu Utara dapat menembus 10 besar di Sulawesi Selatan, mengingat pada tahun 2019 daerah ini pernah berada di peringkat 3 se-Sulsel.
Untuk mencapai target tersebut, bupati meminta OPD terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi, memantau pengelolaan dokumen MCSP, serta memastikan setiap data yang diinput sesuai standar yang ditetapkan.
• Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
• Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
• Meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan di setiap OPD.
• Menjadi langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin baik bagi masyarakat.
Dengan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menunjukkan keseriusan untuk terus berbenah, memperbaiki sistem, dan membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya.
