MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan. Upaya ini memasuki tahap konkret dengan adanya dukungan penambahan armada kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Munafri Arifuddin mengungkapkan bahwa tambahan armada kapal telah memasuki tahap alokasi dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan kepada Pemkot Makassar.
“Iya, kita sudah minta tambahan armada dari Direktorat Perhubungan Laut. Itu sudah dialokasikan, dan dalam waktu dekat satu kapal akan masuk proses penyerahan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang berlangsung di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menjadi momentum penting dalam mempercepat realisasi program ini. Pertemuan tersebut turut disaksikan Direktur PIP Makassar, Capt. Rudi Susanto.
Program yang dikenal dengan konsep “pete-pete laut” ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, khususnya bagi masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional.
Munafri menegaskan, keberadaan transportasi laut yang terintegrasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama masyarakat kepulauan.
“Kapal ini nantinya akan menjadi transportasi reguler masyarakat, menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya dengan trayek tetap, seperti pete-pete di darat,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang akan segera diluncurkan melalui skema soft launching. Kapal ini akan diuji coba untuk memastikan efektivitas operasional sebelum diterapkan secara luas.
“Kita sudah punya satu kapal untuk percobaan. Dalam waktu dekat akan kita launching sebagai tahap awal,” tambah Munafri.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menjajaki kerja sama lanjutan dengan Kementerian Perhubungan guna menghadirkan tambahan armada sebagai bagian dari strategi memperkuat layanan transportasi laut yang inklusif dan berkelanjutan.
Munafri menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi pembangunan kota yang berorientasi pada pemerataan konektivitas wilayah.
“Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Survei Rute dan Tantangan Infrastruktur
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk estimasi bahan bakar dan waktu tempuh.
Rute yang telah disurvei meliputi Makassar – Barrang Lompo – Lumu-Lumu – Langkai – Lanjukang – Bonetambung, dengan pola perjalanan pulang-pergi yang terintegrasi.
“Rute ini sudah kami hitung, mulai dari kebutuhan BBM hingga waktu tempuh antar pulau,” jelas Rheza.
Namun, untuk wilayah Pulau Kodingareng masih dalam tahap kajian mengingat lokasinya yang lebih jauh.
“Kalau ada tambahan kapal, tidak menutup kemungkinan akan dibuat rute khusus ke Kodingareng,” tambahnya.
Dari sisi operasional, frekuensi pelayaran masih terbatas menyesuaikan kemampuan anggaran. Untuk tahap awal, layanan diperkirakan beroperasi satu kali dalam sepekan.
“Kalau ada penambahan anggaran, frekuensinya bisa ditingkatkan menjadi dua kali seminggu,” ujarnya.
Rheza juga mengungkapkan tantangan lain berupa keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Saat ini, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meski belum sepenuhnya representatif.
Sementara itu, pulau seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang masih belum memiliki fasilitas dermaga yang memadai.
“Ini jadi perhatian karena kapal membutuhkan kedalaman tertentu untuk sandar,” katanya.
Dukungan Warga dan Target Layanan Gratis
Meski menghadapi sejumlah tantangan, respons masyarakat kepulauan terhadap rencana ini sangat positif. Selama ini, warga kerap kesulitan mobilitas dan bahkan harus menyewa kapal secara gotong royong dalam kondisi darurat.
Pemkot Makassar pun menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat, bergantung pada dukungan anggaran yang tersedia.
Adapun kapal yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 25–30 penumpang, dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot.
Program ini direncanakan mulai diuji coba pada Mei 2026 melalui soft launching, sebelum diterapkan secara penuh.
“Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat kepulauan,” tutup Rheza.
