MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Dari jajaran Pemerintah Kota Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen krusial dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos).
“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar valid. Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Bukti mengungkapkan bahwa tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek). Setelah itu, tim akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.
Ia berharap langkah ini mampu meningkatkan kualitas data penerima manfaat di Kota Makassar, sehingga program bantuan pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bansos, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.
Menurutnya, pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik, guna memastikan pembaruan data berjalan secara berkala dan akurat.
“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme usul sanggah.
“Mekanisme usul sanggah menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya. (*)
