JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja terbaik pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam upacara resmi yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).
Capaian ini menegaskan posisi Makassar sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, kinerja pemerintah kota dinilai semakin solid dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak,” ujar Appi.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi kita semua di Pemkot Makassar untuk terus membangun kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kota Makassar mencatat skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi. Penilaian ini mencakup berbagai indikator strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan daerah.
Prestasi ini semakin istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah besar lainnya dalam penghargaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing secara nasional.
Appi menegaskan bahwa arah pembangunan Makassar difokuskan pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah kota, DPRD, Forkopimda, dan dukungan penuh masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah kota, tetapi juga kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, serta dukungan masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Capaian ini, kata dia, harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang,” tegasnya.
Sebagai informasi, penilaian EPPD tahun 2025 merupakan instrumen strategis pemerintah pusat dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Evaluasi ini menjadi dasar objektif dalam menentukan daerah dengan kinerja terbaik secara nasional.
Secara nasional, tercatat lima pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan sembilan pemerintah kota masuk dalam kategori kinerja tertinggi, termasuk Kota Makassar. Hal ini mencerminkan standar kinerja yang semakin kompetitif serta mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai daerah unggul dan kompetitif di tingkat nasional, sekaligus menjadi rujukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
