Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah secara resmi menggelar forum Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang menjadi langkah fundamental dalam menyusun struktur pembangunan daerah ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo pada Senin pagi (23/02/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, didampingi oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda Buton Tengah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Buton Tengah, serta sejumlah pimpinan perbankan.
Dalam sambutannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa forum ini adalah wadah krusial bagi para pemimpin wilayah untuk merancang fondasi pembangunan tahun depan. Beliau secara terbuka memaparkan tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi daerah tahun ini, sekaligus merumuskan strategi agresif untuk menyiasatinya di tahun 2027.
“Di tengah keterbatasan ruang fiskal saat ini, langkah utama kita di tahun depan adalah mendorong investasi dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita harus mampu meyakinkan investor untuk melirik potensi Buton Tengah, seperti sektor perikanan lobster dan ikan teri,” tegas Dr. H. Azhari.
Bupati Azharj juga menyoroti pentingnya reformasi dan perbaikan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja Dinas Pendapatan. Terkait pemenuhan layanan dasar dan peningkatan PAD, Pemkab Buton Tengah tengah mengupayakan proses pengambilalihan pengelolaan PDAM pada tahun ini agar dapat segera berkontribusi positif bagi kas daerah.
Sinergi Pusat dan Optimalisasi Potensi Pesisir
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tidak tinggal diam menghadapi efisiensi anggaran daerah. Bupati Azhari mengungkapkan keberhasilan Pemkab dalam menarik program strategis dari pemerintah pusat.
“Jika dikalkulasikan, nilai proyek dari pemerintah pusat yang masuk ke Buton Tengah mencapai kurang lebih Rp500 miliar. Angka ini bahkan melampaui dana transfer daerah. Pembangunan tersebut mencakup RSUD, markas Batalyon, kantor BPS, gudang Bulog, Sekolah Rakyat, Pengadilan Agama, hingga pembangunan Jalan Inpres Daerah (Jalan ID),” papar Bupati.
Di sektor maritim, Pemkab Buton Tengah berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyiapkan 400 hektar lahan tambak udang. Pemanfaatan wilayah pesisir juga akan difokuskan pada komoditas unggulan bernilai jual tinggi seperti rajungan, lobster, dan rumput laut. Sementara itu, untuk ketahanan pangan, wilayah eks-Benteng akan didorong secara penuh untuk menjadi lumbung pertanian Buton Tengah.
Pendidikan, Solusi PPPK, dan Ketegasan Birokrasi
Pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia, Pemkab mendorong peningkatan status kampus Universitas Sembilanbelas November (USN) agar ke depannya dapat menjadi institut yang mandiri. Selain itu, Bupati Azhari juga memikirkan solusi strategis bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini membebani keuangan daerah. Pemkab akan merumuskan formula pemberdayaan, salah satunya dengan menempatkan mereka sebagai tenaga pengajar atau penata layanan di Sekolah Rakyat.
Menutup arahannya, orang nomor satu di Buteng itu memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran birokrasi, mulai dari Bappeda, Kepala OPD, hingga Kepala Desa. Bappeda diinstruksikan untuk menjadi motor penggerak utama perencanaan daerah. Sementara para Kepala Desa dan Kepala OPD ditantang untuk terus melahirkan inovasi agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah efisiensi.
Ia juga menekankan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih (Good Governance). Ia secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Buton Tengah sebagai percontohan (role model) pengelolaan anggaran yang tertib dan transparan.
“Saya tidak akan ragu menindak tegas pegawai yang main-main dan tidak serius dalam bekerja. Selama Anda bekerja sesuai aturan dan regulasi, saya jamin posisi Anda aman. Mari bekerja keras dan berinovasi untuk Buton Tengah yang lebih tertata dan sejahtera,” pungkasnya.
