BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berkomitmen mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional dan adaptif. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Evaluasi Kinerja (Evkin) dan Uji Kompetensi bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Buton Tengah, Minggu (15/03/2026).
Bertempat di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati Buteng Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, serta turut melibatkan tim Panitia Uji Kompetensi dari Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan proses penilaian berjalan secara objektif dan akuntabel.
Bupati Buteng, Dr. Azhari menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan tersebut, terlebih momentumnya bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Beliau berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga membawa keberkahan bagi kemajuan daerah.
Bupati Azhari juga menekankan bahwa peran fundamental birokrasi sudah seyogiyanya menjadi motor penggerak pemerintahan.
“Fungsi utama birokrasi adalah membantu pejabat politik atau eksekutif dalam merealisasikan visi dan misinya. Eksekutif hadir membawa janji pembangunan kepada masyarakat. Untuk mengeksekusi janji tersebut, dibutuhkan dukungan dari jajaran birokrasi yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan arah yang selaras,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan edukasi terkait perbedaan ruang lingkup pertanggungjawaban dalam pemerintahan. Bupati dengan latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan itu menjelaskan bahwa sudah seharusnya pejabat politik bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat yang telah memilihnya. Sementara itu, aparatur birokrasi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan secara berjenjang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait pelaksanaan uji kompetensi, Azhari menjelaskan bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah upaya penyelarasan organisasi. Ia menyoroti dinamika masa jabatan di lingkungan Pemkab Buteng, dimana terdapat sejumlah pejabat yang telah menduduki posisinya dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan hingga delapan tahun.
“Hal tersebut pada dasarnya bukanlah sebuah masalah selama kinerja yang bersangkutan dinilai baik oleh pimpinan. Namun, kita tetap harus tunduk pada sistem. Evaluasi kinerja dan uji kompetensi ini adalah aturan yang harus kita jalankan bersama untuk mengukur kapasitas dan memastikan penyelarasan terus terjadi,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, Bupati berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti tahapan uji kompetensi dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. “Mari kita ikuti seluruh aturan main dalam uji kompetensi maupun evaluasi kinerja ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita kerjakan senantiasa berada dalam bimbingan dan rida Allah SWT,” tutupnya.
