LUWU UTARA — Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara, Selasa (1/4/2026). Agenda paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dokumen LKPJ diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Hamka Muslimin, dari Fraksi NasDem.
Dalam pemaparannya, Wabup Jumail menjelaskan bahwa LKPJ Tahun 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan.
Ia menguraikan, pendapatan daerah pada APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp1,44 triliun dan terealisasi Rp1,31 triliun atau 91,61 persen. Sementara belanja daerah dianggarkan Rp1,18 triliun dengan realisasi Rp1,11 triliun atau mencapai 93,67 persen dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, anggaran belanja daerah digunakan untuk membiayai program pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan dan kewilayahan.
“Capaian kinerja pembangunan tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik berkat kemitraan yang terus terjaga antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Jumail. Ia mencontohkan penanganan banjir di Malangke dan Malangke Barat yang dilakukan secara kolaboratif bersama ASN, TNI–Polri, pelaku usaha, perbankan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui semangat gotong royong.
Dari sisi kesejahteraan, kinerja pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,24 persen pada 2024 menjadi 10,74 persen di tahun 2025 atau turun 0,5 persen.
Sementara itu, perekonomian daerah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2025 tercatat sebesar Rp19,69 triliun. Pertumbuhan ekonomi Luwu Utara mencapai 6,17 persen—naik 1,87 poin dibanding 2024 yang berada di angka 4,30 persen.
Kontribusi terbesar perekonomian daerah berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan porsi 53,50 persen, khususnya subsektor perkebunan, perikanan, dan tanaman pangan. Secara provinsi, pertumbuhan ekonomi Luwu Utara berada di peringkat keenam di Sulawesi Selatan, sekaligus masuk 10 besar penyumbang perekonomian provinsi dengan kontribusi 2,92 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Menutup penyampaiannya, Wabup Jumail menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan dukungan yang telah terbangun. Ia berharap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan kinerja ke depan.
“Pemerintah dan DPRD adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Boleh berbeda pandangan, tetapi harus terpadu dalam tindakan demi mewujudkan Luwu Utara yang unggul, terkemuka, dan akseleratif menuju masyarakat maju,” pungkasnya. (*)
