INFOSULAWESI, JAKARTA – Tuntutan pemekaran Sulawesi Utara agar 5 Kabupaten Kota di Bolaang Mongondow Raya menjadi daerah otonomi baru dengan status Provinsi Baru, kembali menggema di depan Istana Merdeka Kepresidenan Republik Indonesia.
Sebanyak 50 peserta aksi tergabung dalam Aliansi Percepatan Pembentukan Pemekaran Provinsi Bolmong Raya (AP3BMR) asal dari Bolaang Mongondow Raya melakukan demonstrasi menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Moratorium pemekaran karena dinilai diskriminatif ditengah telah dijalan Undang-Undang Otonomi Daerah, Kamis 23 April 2026.
Para demonstran pun disamping membawa spanduk dan famplet juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan aspirasi tersebut, karena hal ini merupakan kebutuhan pokok rakyat BMR menuju kesejahteraan yang senantiasa setiap moment Pilpres selalu memenangkan Prabowo Subianto.
“Dua dekade adalah waktu yang cukup panjang bagi kami menunggu untuk dimekarkan. Kami hadir disini bukan untuk kepentingan elit politik tertentu, tetapi untuk kepentingan semua masyarakat BMR. Kami bangkit mendesak pemerintah dibawah pimpinan Prabowo Subianto untuk segera cabut Moratorium,” ujar Parindo Potabuga koordinator lapangan dalam orasinya siang tadi.
Poin-Poin Utama Tuntutan:
- Mendesak kepada Pemerintah RI dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto cq KeMendagri, untuk segera mengesahkan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP Penataan Daerah (Detada).
- Mendesak Kepada Pemerintah RI untuk mencabut Moratorium secara terbatas dan bertahap atau Parsial Moratorium, dengan memprioritaskan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang Layak dan Mendesak.
Senada disampaikan Koordinator aksi, Riskal Mehi. Ia mengatakan gema tuntutan aksi hingga ke Ibu Kota disebabkan ada jarak yang panjang yang menghalangi pembangunan di 5 Kabupaten Kota di Bolaang Mongondow Raya.
“Jangan pernah menyediakan kuburan bagi kebenaran, karena kebenaran tidak akan perna mati. Mekar kan provinsi Bolmong Raya, Kami mendesak Presiden Prabowo segera perintahkan cabut Moratorium,” teriak mantan Ketua KPMIBS ini.
Aksi unjuk rasa meski berjalan dengan lancar karena dijaga ketat puluhan personil kepolisian, akan tetapi menurut Parindo Potabuga massa akan menyeruduk juga Gedung Kementerian Dalam Negeri dan Mabes Polri.
