Jakarta — Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Selasa (8/4/2026) di Jakarta. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho, ini dihadiri oleh para para Kakanwil dan Kepala Divisi, Kepala BNNP, para kepala desa dan lurah, paralegal, fasilitator P4GN, serta berbagai mitra strategis dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wisnu Nugroho menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi biasa. Ini adalah penegasan arah besar reformasi birokrasi yang tidak lagi berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan yang tidak berjarak, tidak berbelit, dan hadir di tengah kehidupan nyata masyarakat. “Kita sedang membangun wajah baru pelayanan publik. Pelayanan yang bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjawab kebutuhan nyata warga negara,” tegas Wisnu Nugroho di hadapan seluruh peserta.
Posbankum Desa dan Kelurahan menjadi salah satu pilar utama yang disorot dalam kegiatan ini. Sebagai wujud paling konkret dari kehadiran negara di tengah masyarakat, Posbankum membawa layanan hukum langsung ke akar rumput menjadi tempat masyarakat bertanya, mengadu, dan mendapatkan jalan keluar atas berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
Dengan cakupan yang terus berkembang, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai ruang penyelesaian konflik sosial dan sarana edukasi hukum bagi masyarakat mewujudkan prinsip people centered justice secara nyata.
Wisnu Nugroho menegaskan bahwa Negara hadir secara langsung di tengah masyarakat melalui Posbankum, ini adalah wajah nyata dari reformasi birokrasi yang terintegrasi, berdampak, dan berkelanjutan, reformasi yang diukur bukan dari apa yang ditulis di atas kertas, melainkan dari apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Andi Basmal bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang – undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati hadir langsung ditengah – tengah sosialisasi.
Andi Basmal dalam kesempatan ini, menyambut dengan penuh semangat sosialisasi program nasional ini dan menegaskan kesiapan penuh Kanwil Kemenkum Sulsel untuk mengimplementasikannya secara optimal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. “Posbankum adalah kekuatan yang menghadirkan negara di tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan, kami sudah bergerak sejak awal dan tidak akan berhenti. Capaian 3.790 layanan Posbankum yang telah kami raih adalah bukti bahwa Sulsel siap menjadi yang terdepan dalam implementasi program-program ini,” ujar Andi Basmal
Sementara itu, Heny Widyawati mendorong seluruh kepala desa, lurah, dan paralegal di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan momentum bersejarah ini sebagai energi baru dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Negara sudah memberikan kita alat yang luar biasa, Posbankum untuk keadilan. Kini giliran kita yang memastikan semua digunakan dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Kepada seluruh paralegal di Sulsel, Anda adalah pahlawan yang bekerja tanpa sorotan, tetapi dampak kerja Anda dirasakan oleh jutaan warga.Teruslah bergerak, karena negara dan masyarakat membutuhkan Anda,” pungkas Andi Basmal.
