Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Evaluasi Kinerja Organisasi Kantor Wilayah pada Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis (30/4) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, serta jajaran pejabat fungsional seperti Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan pegawai pada Bagian Tata Usaha dan Umum.
Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja pembinaan hukum di wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dalam sambutannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menekankan bahwa penilaian kinerja organisasi kantor wilayah didasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala BPHN, dengan indikator yang mengukur capaian output dan outcome secara terstruktur.
“Penilaian kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada dampak nyata (outcome) dari pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen kerja, peningkatan koordinasi, serta inovasi agar target kinerja dapat tercapai secara optimal,” ujar Min Usihen.
Selain itu, disampaikan bahwa beban kerja pembinaan hukum di daerah dihitung berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya jumlah Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan, jumlah Pemberi Bantuan Hukum (PBH), serta keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Formulasi perhitungan kinerja tersebut mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan.
Dalam evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulsel yang termasuk dalam kategori Kantor Wilayah Tipe A berhasil meraih predikat sangat baik. Capaian ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu kantor wilayah dengan kinerja unggul dalam pelaksanaan pembinaan hukum nasional di daerah.
Kegiatan pembinaan hukum nasional di wilayah sendiri mencakup enam aspek utama, yakni pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH), layanan bantuan hukum, pengelolaan Posbankum, penyuluhan dan literasi hukum, inventarisasi permasalahan hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPHN, antara lain Plh. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, serta Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa hasil evaluasi ini menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pembinaan hukum di wilayah.
“Capaian ini harus kita pertahankan dan tingkatkan. Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta mendorong inovasi agar pelaksanaan pembinaan hukum di Sulawesi Selatan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal.
