Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), melalui audiensi bersama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Makassar, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor LAN RI Makassar ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, didampingi jajaran, serta dihadiri oleh Ketua Tim Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI Makassar, Satria E.T. Laksana beserta tim analis kebijakan.
Dalam pengantarnya, Heny Widyawati menyoroti kondisi JFAK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel yang masih dalam tahap awal pengembangan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga CPNS Analis Kebijakan serta satu pegawai dari Badan Strategi Kebijakan yang mengisi formasi tersebut.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kompetensi para analis kebijakan, terutama karena belum adanya pelatihan teknis maupun substantif yang diikuti, sehingga pemahaman terhadap tugas dan fungsi masih perlu diperkuat.
“Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan yang relatif baru di lingkungan kami. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan forum diskusi menjadi sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugas secara optimal,” ujar Heny.
Lebih lanjut, Heny menjelaskan bahwa audiensi ini juga bertujuan untuk menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Policy Talks yang direncanakan pada 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut akan menghadirkan narasumber dari LAN RI dan akademisi guna memberikan penguatan pemahaman serta peningkatan kompetensi bagi para analis kebijakan.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan melibatkan peserta yang lebih luas, tidak hanya dari internal Kemenkum, tetapi juga Analis Kebijakan dari pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan, perwakilan kementerian/lembaga, hingga Kanwil Kemenkum dari seluruh Indonesia.
“Kami berharap LAN dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan kapasitas Analis Kebijakan, tidak hanya di lingkungan Kemenkum, tetapi juga hingga ke pemerintah daerah, sehingga tercipta sinergi kebijakan antara pusat dan daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI Makassar, Satria E.T. Laksana menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan memang menjadi kebutuhan yang mendesak, seiring dengan meningkatnya peran strategis jabatan tersebut dalam perumusan kebijakan publik.
Satria juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam pendataan Analis Kebijakan di daerah. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah analis kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang belum terdata dalam sistem LAN.
“Ke depan, kami tengah menggagas pendataan menyeluruh atau semacam sensus Analis Kebijakan agar data yang dimiliki lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan,” ujarnya.
Terkait rencana Policy Talks, ia menyampaikan bahwa LAN pada prinsipnya siap mendukung, dengan materi yang akan difokuskan pada pengembangan karier analis kebijakan, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi.
Selain itu, perwakilan analis kebijakan LAN juga memaparkan terkait persyaratan administrasi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom), termasuk kelengkapan dokumen, pemenuhan angka kredit, serta bukti dukung kegiatan yang relevan.
Disampaikan pula bahwa terdapat dua skema pelatihan yang dapat dimanfaatkan, yaitu melalui mekanisme PNBP dan pelatihan mandiri, serta informasi mengenai program “Narasi AK” sebagai wadah publikasi karya tulis analis kebijakan.
Dalam kesempatan terpisah, Kamis (23/4/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan dukungannya terhadap langkah penguatan kompetensi analis kebijakan melalui sinergi dengan LAN RI.
“Penguatan kapasitas Analis Kebijakan merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. Kami mendukung penuh sinergi dengan LAN agar SDM Analis Kebijakan di daerah semakin kompeten dan mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta berdampak bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Audiensi yang berlangsung interaktif tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan koordinasi teknis dalam rangka menyukseskan kegiatan Policy Talks serta pengembangan kapasitas JFAK di Sulsel.
