Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan pelayanan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat (10/4/2026).
Rombongan Kanwil Kemenkum Sulsel yang dipimpin oleh Andi Basmal diterima langsung oleh Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, bersama jajaran pimpinan, termasuk Direktur Kekayaan Intelektual dan Dekan Fakultas Hukum.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Ramli.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan pelayanan hukum di lingkungan akademik. Ia menyebut bahwa pelayanan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek, paten, dan indikasi geografis harus terus didorong, seiring dengan penguatan layanan administrasi hukum umum yang mencakup berbagai aspek legal formal di masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan produk Kopi Arabika Bantaeng yang mengalami peningkatan nilai ekonomi signifikan setelah terdaftar sebagai indikasi geografis.
“Sebelum didaftarkan, harga kopi masih mengikuti pasar umum. Namun setelah memperoleh perlindungan indikasi geografis, nilainya meningkat dan mampu menembus pasar internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Basmal juga menyoroti peran Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai penghubung antara Kemenkum dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produk indikasi geografis. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sertifikat merek memiliki nilai ekonomis karena dapat dimanfaatkan sebagai agunan atau jaminan tambahan dalam akses kredit perbankan.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Fakultas Hukum Unhas telah menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Sulsel, khususnya dalam sektor pengawasan notaris sebagai bagian dari penguatan layanan administrasi hukum umum di lingkungan perguruan tinggi.
Sementara itu, Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, menegaskan pentingnya mengarahkan inovasi perguruan tinggi agar tidak hanya berhenti pada aspek akademik, tetapi juga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Ketika inovasi menjadi produk unggulan, maka akan terbentuk pasar yang luar biasa,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Unhas telah membentuk tim evaluasi paten untuk menilai potensi ekonomi dari setiap invensi yang dihasilkan. Hal ini bertujuan agar pelayanan kekayaan intelektual tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran, tetapi berlanjut hingga tahap komersialisasi.
“Paten harus didorong sampai ke hilir. Jangan berhenti pada perlindungan hukum semata, tetapi harus dikawal hingga menjadi inovasi yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah ekonomi,” tegas Jamaluddin.
Melalui koordinasi ini, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, baik di bidang kekayaan intelektual maupun administrasi hukum umum, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi civitas akademika dan masyarakat luas.
